Negara Harus Hadir di tengah Masyarakat Perbatasan

06-10-2015 / KOMISI VIII

 

Lebih baik air di negeri sendiri dari pada hujan emas di negeri orang. Begitulah gambaran yang menunjukan nasionalisme masyarakat. Namun hal itu bukan berarti membiarkan masyarakat berada dalam keprihatinan, tanpa adanya perhatian. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI, M. Iqbal Romzi dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat beberapa waktu yang lalu.

 

“Saya mendapat informasi kehidupan masyarakat di Kalimantan barat khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga sangat memprihatinak, sarana pendidikan terbatas, dan kebutuhan hak anak pun menjadi tak terpenuhi, seperti tempat bermain yang ramah anak. Dan pada akhirnya anak pun tidak terlindungi secara utuh,”ungkap Iqbal.

 

Hal itu menjadi sangat ironis ketika masyarakat negara lain yang notabene tinggal di wilayah yang berdampingan dengan masyarakat Indonesia (perbatasan-red), memiliki tingkat kehidupan yang bertolak belakang.

 

“Kondisi tersebut tentu sangat menyedihkan, karena langsung terlihat perbedaannya dengan negara lain. Negara harus hadir disini, di tengah-tengah masyarakat perbatasan.  Pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakat perbatasan yang jelas-jelas menjadi sorotan internasional, dan bahkan disinilah terletak harga diri bangsa di mata internasional.,”ujar Politisi dari Fraksi PKS ini,

 

Olehkarena itu Iqbal berharap agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat perbatasan, baik sarana dan prasarana pendidikan, serta bidang lainnya. Bahkan bukan tidak mungkin dengan perhatian yang lebih dari pemerintah nantinya, akan semakin menumbuhkan kecintaan dan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan kepada tanah air Indonesia. (Ayu)/foto:ayu/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Terima Tiga Masukan DPD RI terkait Revisi UU Haji dan Umrah
24-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU)...
Panja Revisi UU Haji DPR Dengarkan Pertimbangan DPD Guna Pengayaan Substansi
23-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Komisi VIII menggelar rapat untuk mendengarkan pertimbangan dari Dewan...
Dorong Percepatan RUU Haji dan Umrah untuk Tingkatkan Pelayanan Jemaah
23-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah saat ini menjadi prioritas DPR RI untuk segera dirampungkan. Hal...
Achmad Soroti Pentingnya Zona Strategis Armuzna untuk Kelancaran Haji 2026
23-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, menegaskan pentingnya pembayaran segera mungkin yang dilakukan oleh BPKH guna pengamanan...